Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Soal Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk pada tahun 2011 memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen/masyarakat dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan. 
2. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan disektor perbankan.
3. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
4. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal.
5. Melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yang memanfaatkan layanan jasa lembaga keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dalam tujuan OJK adalah...

a. 1, 2, dan 3.

b. 1, 3, dan 5.

c. 2, 3, dan 4.

d. 2, 4, dan 5.

e. 3, 4, dan 5.

Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen milik pemerintah yang mengawasi dan mengatur segala kegiatan di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

Lebih lengkap OJK memiliki pengertian sebagaimana dikutip dari laman situs OJK sendiri yaitu adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Lantas apa tujuan OJK? Berdasarkan pasal 4 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: a.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Wewenang OJK

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: 

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi: 

• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; 
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 
• Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank; 
• Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: 

• Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
• Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 
• Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan; 
• Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; 
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: 

• Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 
• Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 
• Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu; Melakukan penunjukan pengelola statuter; 
• Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 
• Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 
• Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dari ulasan di atas maka untuk soal ini kesimpulannya yang termasuk tujuan OJK adalah point melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan disektor perbankan, melaksanakan pengaturan dan pengawasan disektor pasar modal, dan melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yang memanfaatkan layanan jasa lembaga keuangan.

Kunci Jawaban

D. 2, 4, dan 5. *